sinarpersmedia.pro, Jakarta, 13 Maret 2026 – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang aduan kanal debottlenecking di Kantor Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta, pada Jumat (13/3/2026). Pertemuan tersebut menghadirkan perwakilan dari Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) serta pihak perusahaan PT Galang Bumi Industri.

Dalam rapat tersebut, Wakil Kepala BP Batam, Li Claudia Chandra, menyampaikan pernyataan yang mengejutkan. Ia menyebut proyek yang dikelola oleh PT Galang Bumi Industri diduga merupakan bagian dari pembagian proyek pemerintah kepada Partai Golkar.

Pernyataan tersebut memicu perhatian dalam forum rapat karena menyinggung dugaan keterkaitan antara proyek pemerintah dengan kepentingan politik. Namun demikian, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dirinya tetap bersikap profesional dalam menyikapi persoalan tersebut.

Menkeu menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mempersoalkan latar belakang atau afiliasi perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek pembangunan. Menurutnya, yang menjadi fokus utama pemerintah adalah memastikan seluruh kegiatan proyek berjalan sesuai dengan aturan dan regulasi yang berlaku.

“Kami tidak melihat siapa di belakang perusahaan tersebut. Yang paling penting adalah semua proses harus mematuhi regulasi dan ketentuan yang berlaku,” tegas Purbaya dalam rapat tersebut.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga transparansi serta tata kelola proyek yang baik agar setiap program pembangunan dapat berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sidang aduan kanal debottlenecking ini sendiri digelar sebagai upaya pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai laporan dan hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan proyek strategis, khususnya yang melibatkan kawasan industri dan investasi.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi lanjutan dari pihak PT Galang Bumi Industri terkait pernyataan yang disampaikan oleh Wakil Kepala BP Batam dalam forum tersebut.