sinarpersmedia.pro, Batam – Sebanyak 1.500 Satuan Tugas (Satgas) Kebersihan di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Batam berencana mendatangi Sekretariat Partai Gerindra Kota Batam. Langkah ini dilakukan untuk menyampaikan aspirasi terkait tuntutan penyesuaian gaji agar disetarakan dengan Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2026 dan tahun-tahun berikutnya.

Rencana tersebut disebut sebagai langkah terakhir apabila pengajuan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah dilayangkan kepada DPRD Kota Batam tidak mendapatkan respons atau tindak lanjut yang jelas.

Para Satgas juga memberikan kesempatan kepada Wali Kota Batam untuk membuka ruang dialog bersama perwakilan Satgas dari seluruh kecamatan di Kota Batam guna mencari solusi atas persoalan tersebut.

"Tuntutan Penyetaraan Gaji dengan UMK"

Perwakilan Satgas menyampaikan bahwa tuntutan utama mereka adalah penyetaraan gaji dengan UMK Batam tahun 2026. Selain itu, mereka meminta agar setiap terjadi kenaikan UMK Batam pada tahun-tahun berikutnya, gaji Satgas Kebersihan DLH Kota Batam turut disesuaikan secara otomatis.

Menurut mereka, kebijakan tersebut merupakan bentuk keadilan dan penghargaan atas peran serta kontribusi tenaga kebersihan dalam menjaga kebersihan dan keindahan Kota Batam. Selama ini, Satgas Kebersihan bertugas melakukan penyapuan jalan, pengangkutan sampah, hingga penanganan kebersihan lingkungan di berbagai titik kota.

"Rencana Penyampaian Aspirasi ke Tingkat Pusat"

Apabila aspirasi tersebut tidak memperoleh respons dari Pemerintah Kota Batam maupun DPRD Kota Batam, para Satgas menyatakan akan menyampaikan keluhan dan harapan mereka melalui Sekretariat Partai Gerindra Kota Batam. Mereka berharap aspirasi tersebut dapat diteruskan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Langkah ini ditempuh dengan harapan adanya perhatian dari pemerintah pusat terhadap kondisi kesejahteraan tenaga kebersihan daerah.

"Harapan Dialog dan Solusi"

Para Satgas menegaskan bahwa rencana penyampaian aspirasi ini bukan merupakan bentuk konfrontasi, melainkan upaya memperjuangkan hak secara damai dan tertib. Mereka tetap mengedepankan dialog serta berharap pemerintah daerah dapat membuka ruang komunikasi untuk mencapai solusi terbaik bagi semua pihak.

Hingga berita ini diturunkan, belum terdapat pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Batam maupun DPRD Kota Batam terkait rencana penyampaian aspirasi tersebut.