Kota Batam,sinarpersmedia.pro — Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Kepulauan Riau menyoroti praktik arogansi kekuasaan yang ditunjukkan oleh salah satu elite politik daerah, yang juga menjabat sebagai pimpinan partai besar sekaligus anggota legislatif provinsi.

Sorotan tersebut mencuat setelah beredarnya sebuah rekaman pernyataan bernada intimidatif yang diduga dilontarkan oleh tokoh politik bernama Barata. Dalam rekaman itu, pernyataan yang menyiratkan klaim absolut atas kehendak rakyat dinilai telah melukai nilai-nilai demokrasi dan memperlihatkan wajah kekuasaan yang menjauh dari etika publik.

Ketua DPD IMM Kepulauan Riau, Elang, menyampaikan bahwa sikap tersebut tidak dapat dibiarkan. Menurutnya, kekuasaan politik seharusnya menjadi alat pengabdian, bukan sarana penindasan atau pembungkaman suara kritis masyarakat.

 “Ketika seorang pejabat merasa dirinya berada di atas hukum dan rakyat, maka saat itulah demokrasi berada dalam bahaya,” ujar Elang dalam keterangannya.

IMM Kepulauan Riau bersama barisan mahasiswa sebelumnya berencana menyampaikan aspirasi secara terbuka di Sekretariat Partai yang berada di pusat kota. Namun, aksi tersebut gagal terlaksana setelah akses menuju lokasi ditutup dan dijaga ketat oleh sejumlah pihak. Situasi tersebut menciptakan ketegangan dan memunculkan dugaan adanya upaya sistematis untuk menghalangi penyampaian pendapat di muka umum.

DPD IMM menilai kondisi itu sebagai ironi demokrasi. Gedung yang seharusnya menjadi ruang politik terbuka justru berubah menjadi simbol eksklusivitas kekuasaan. Kaca besar bernuansa merah putih yang menghiasi bangunan tersebut dinilai hanya menjadi ornamen kosong ketika nilai kebangsaan tidak tercermin dalam sikap penguasanya.

“Merah putih tidak boleh dijadikan tameng untuk melindungi arogansi. Simbol negara harus sejalan dengan keberpihakan pada rakyat, bukan dijadikan perisai kekuasaan,” tegas Elang.

Tekanan terhadap rencana aksi tersebut, mulai dari intimidasi hingga pengerahan massa tandingan, disebut telah memaksa pembubaran sebelum tuntutan mahasiswa sempat disuarakan. Bagi IMM, peristiwa ini justru menegaskan adagium klasik yang relevan hingga kini: power tends to corrupt—kekuasaan yang tidak diawasi akan cenderung menyimpang.

Meski aksi hari itu gagal terlaksana, DPD IMM Kepulauan Riau menegaskan bahwa perjuangan tidak berhenti. Mereka menyatakan akan terus menjaga ruang kritis dan mengawal demokrasi dari praktik-praktik kekuasaan yang menutup telinga terhadap suara rakyat.

Dalam pernyataan tertulis yang beredar luas di malam hari, IMM menyampaikan pesan moral kepada para pemegang kekuasaan agar tidak berlindung di balik simbol negara tanpa komitmen nyata terhadap kepentingan publik.

DPD IMM Kepulauan Riau menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa sejarah selalu mencatat, dan kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan pada suara rakyat pada akhirnya akan runtuh oleh keberanian nurani.